DI ARAHKAN KEMANAKAH KASUS CENTURY? WHITE CRIME SEMAKIN MERAJELA

 Artikel : 

Lagi, Golkar Singgung Kasus Century

Penulis : Sabrina Asril | Jumat, 2 November 2012 | 16:26 WIB

KOMPAS/HENDRA A SETYAWANIlustrasi: Warga melintas di samping tulisan kritikan terhadap penuntasan kasus skandal bank century di Jalan Diponegoro, Jakarta, Minggu (17/7/2011). Penyelesaian kasus skandal Bank Century yang diduga telah merugikan negara sebesar Rp 6,7 triliun tersebut hingga kini masih belum tuntas.

JAKARTA, KOMPAS.com - Partai Golkar menyatakan komitmennya untuk terus memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya. Partai berlambang pohon beringin ini juga menyinggung kasus-kasus besar seperti Bank Century dan Hambalang.

Hal tersebut masuk dalam salah satu bagian pernyataan Politik Golkar yang dibacakan Ketua DPP Partai Golkar Firman Subagyo, Jumat (2/11/2012), di Kantor DPP Golkar, Jakarta.

"Partai Golkar menyatakan komitmen tegas untuk memerangi dan memberantas korupsi sampai ke akar-akarnya di lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif serta di seluruh sektor dan lapisan masyarakat. Pelaku korupsi harus diadili dan dihukum berat," ujar Firman.

Oleh karena itu, lanjutnya, kasus-kasus seperti Bank Century dan Hambalang harus dibuat seterang-terangnya. "Serta siapa pun yang terlibat dan bersalah dijatuhi hukuman yang setimpal," kata Firman.

Lebih lanjut, Firman mengatakan Partai Golkar juga berkomitmen mengembangkan budaya malu dan antikorupsi di tengah-tengah masyarakat. Golkar juga menilai praktik penegakkan hukum masih diskriminatif dan tebang pilih. Di sisi lain, lembaga penegak hukum masih perlu ditingkatkan kapasitas dan integritasnya.

"Golkar mendukung sepenuhnya dan terus memperjuangkan upaya-upaya penguatan lembaga-lembahga penegak hukum agar mampu menjalankan tugas secara profesional dan independen, berintegritas, jujur, versih, dan tegas," papar Firman.-

Testimoni Antasari

Timwas Century Panggil JK dan Antasari

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 5 September 2012 | 13:06 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim Pengawas Bank Century Dewan Perwakilan Rakyat sepakat untuk memanggil mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla dan mantan Ketua Komisi Pemberantasan KorupsiAntasari Azhar untuk dimintai keterangan terkait bail out Bank Century.

"Minggu depan akan memanggil Pak Antasari Azhar dan Pak JK. Dua orang ini adalah orang yang dianggap mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan bailout untuk Bank Century," kata Wakil Ketua DPR Pramono Anung, seusai memimpin rapat internal Timwas Century, di Gedung Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Rabu ( 5/9/2012 ).

Pramono mengatakan, keterangan JK dan Antasari nantinya akan dikroscek kepada tiga institusi penegak hukum yang ikut menangani kasus Century, yakni KPK, Polri, dan Kejaksaan. Timwas, kata dia, akan memanggil pimpinan ketiga institusi itu secara bergantian.

Pramono menambahkan, alasan Antasari dipanggil lantaran memberikan keterangan baru mengenai proses bail out Bank Century ketika diwawancarai salah satu televisi swasta di dalam lembaga permasyarakatan di Tangerang.

"Pak JK ada penemuan data baru yang akan Beliau sampaikan," kata politisi PDI Perjuangan itu.

Sebelumnya, Antasari mengatakan bahwa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono pernah memimpin rapat soal bailout Bank Century pada 9 Oktober 2008. Saat itu, pemerintah sudah menyadari adanya dampak hukum atas kebijakan pemberian dana talangan yang rawan penyimpangan tersebut.

Selain itu, Antasari mengaku didatangi Boediono sekitar Oktober 2008 atau setahun sebelum Pemilu 2009. Saat itu, Boediono menjabat Gubernur Bank Indonesia. Kepadanya, Boediono membahas rencana BI menggelontorkan Rp 4,7 triliun untuk menyelamatkan Bank Indover, anak perusahaan BI di Belanda. Namun, rencana itu berhasil dicegahnya.

Kemudian, lanjut Antasari, pemerintah mencoba mencari bank lain untuk diselamatkan. Akhirnya, pada November 2008 pemerintah memilih Bank Century untuk diselamatkan. Terkait bail out Bank Century ini, Antasari mengaku tidak diajak bicara Boediono sebelumnya.

Setelah disepakati, Bank Century mendapat kucuran dana segar secara bertahap. Tahap pertama, bank yang sudah kolaps itu menerima Rp 2,7 triliun pada 23 November 2008. Tahap kedua, pada 5 Desember 2008, sebesar Rp 2,2 triliun. Tahap ketiga pada 3 Februari 2009 sebesar Rp 1,1 triliun. Tahap keempat pada 24 Juli 2009 sebesar Rp 630 miliar.

Presiden telah membantah pernyataan Antasari itu. Rapat tersebut, kata Presiden, membahas antisipasi krisis di dalam negeri. Presiden menegaskan, dokumentasi pertemuan itu lengkap. Ada rekaman video, foto, dan catatan setiap menteri yang hadir.

Bambang: Jangan Tekan KPK soal Century

Penulis : Sandro Gatra | Rabu, 15 Februari 2012 | 18:52 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com — Komisi Pemberantasan Korupsi meminta waktu kepada DPR untuk menyelesaikan kasus bail out Bank Century. KPK berharap tidak ada tekanan agar KPK segera menuntaskan kasus itu.

"Kami perlu waktu. Dua bulan ini belum sempat kita periksa semuanya itu," kata Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto saat rapat kerja dengan Tim Pengawas Century di kompleks Gedung DPR, Rabu (15/2/2012).

Bambang menyikapi desakan dari Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Hanura agar kasus Century segera diselesaikan. Demokrat meminta kasus itu selesai tahun 2012 agar tidak menjadi bola liar ketika Pemilu 2014 yang akhirnya merugikan Demokrat. Adapun Hanura memberi waktu kepada KPK selama satu bulan ke depan untuk meningkatkan penanganan ke tahap penyidikan.

Bambang mengatakan, jika KPK melakukan penyelidikan tanpa mengikuti prinsip kehati-hatian lantaran tekanan dari eksternal, akuntabilitas KPK akan dipersoalkan. Untuk itu, ia berharap semua pihak perlu menjaga kredibilitas KPK.

Ia menambahkan, KPK akan mengatur jadwal tahapan penyelidikan sehingga Timwas dapat memantau perkembangan penyelidikan. Jadwal itu akan didiskusikan bersama Timwas. Jika Timwas ingin mengetahui perkembangan penyelidikan nantinya, Bambang berharap KPK tidak diundang ke DPR.

"Kami mohon untuk jaga independensi bisa dilakukan di KPK karena lembaga ini harus dijaga. Kalau di ruang seperti ini (DPR) beda dengan di ruang KPK," ucapnya.

Saat ini ada dua pandangan di internal KPK dalam menyikapi kasus Century. Para penyelidik meminta waktu lebih untuk mengusut kasus itu. Adapun Wakil Ketua KPK Zulkarnaen menilai kasus itu bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan. Zulkarnaen bahkan sudah mengonstruksikan pasal-pasal apa yang bisa digunakan.

 Sementara itu, Ketua KPK Abraham Samad berjanji akan menyelesaikan kasus tersebut pada tahun ini.

KPK Janji Century Selesai Tahun Ini, DPR Puas

JAKARTA, KOMPAS.com — Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan mengapresiasi target waktu penyelesaian kasus Bank Century pada tahun 2012 yang disampaikan Ketua KPK Abraham Samad. Target tersebut sudah sesuai dengan keputusan paripurna DPR.

"Jaminan waktu penyelesaian tahun ini itu artinya sesuai dengan hasil paripurna DPR," kata Wakil Ketua Taufik Kurniawan seusai memimpin Timwas Century bertemu KPK dan BPK di Senayan, Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Anggota Timwas Century Chaeruman Harahap mengaku gembira KPK sudah mau menetapkan target waktu, dan menurutnya kasus ini sebenarnya sudah jelas. Tinggal kemauan politik untuk menyelesaikannya. "Ini soal kemauan saja. Faktanya cukup. Janji Abraham Samad ini bukan omong kosong," kata mantan Kajati ini.

Hal sama juga diungkapkan anggota DPR RI Ahmad Yani. Ia menyatakan bahwa sejak awal, adanya tindak pidana dan penyimpangan sebenarnya sudah dengan mudah bisa diketahui. "Ini fakta dan bukti sudah ada, dan tak ada kewajiban KPK untuk membuktikan. Ini semua sudah terang benderang," kata Yani.

Pada kesimpulan dalam pertemuan dengan KPK dan BPK, Timwas Century memberikan apresiasi kepada BPK bahwa adanya indikasi kerugian negara telah ditegaskan. Timwas juga memberikan apresiasi kepada KPK. Selain itu, Timwas Century juga mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti temuan BPK.

Timwas mendorong pimpinan KPK untuk memperkuat kapasitas serta melakukan evaluasi dan peningkatan kapasitas tim penyidik KPK. Kesimpulan lainnya, demi menjaga netralitas dalam mendapatkan informasi, Timwas Century menyetujui usulan KPK untuk meminta nama-nama ahli yang ditunjuk KPK untuk dikirim ke KPK.

"Timwas setuju penjelasan bahwa proses dan progres hasil penyidikan kasus Bank Century (BC) akan dilakukan di KPK, dan KPK berjanji akan selesaikan kasus BC tahun 2012," kata pimpinan sidang, Taufik Kurniawan, saat menutup sidang.

Bottom of Form

Ketua KPK: Century Selesai Tahun Ini

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua KPK Abraham Samad bersuara lantang di depan anggota Timwas Kasus Bank Century. Ia memastikan, kasus tersebut akan dituntaskan oleh institusinya tahun ini juga.

"Agar menghilangkan dugaan politisi kasus Century seperti disampaikan teman-temen Demokrat, mengulur-ulur waktu sampai 2014. Saya usulkan tahun ini selesai. Ini bukan janji Abraham, ini janji KPK," kata Abraham, di Jakarta, Rabu (15/2/2012).

Sementara pimpinan KPK yang lain, Busryo Muqoddas, meminta kepada Timwas Century untuk memberi kesempatan kepada KPK dalam menuntaskan kasus Bank Century. Menurut dia, KPK masih on the track dalam menuntaskan kasus ini.

"Apa yang kami lakukan masih on the track. Bukti-bukti lengkap. Kapan selesai, kami tak bisa tentukan hari dan tanggalnya," kata Busryo.

Berikut 5 kesimpulan hasil pertemuan Timwas Century saat melakukan pertemuan dengan KPK dan BPK.

1. Timwas mendorong KPK untuk segera menindaklanjuti 9 temuan LPH Tahap I dan 13 temuan serta 2 informasi lainnya LHP Tahap II sebagai kesimpulan BPK atas kasus Bank Cebtury, sesuai Pasal 8 Ayat (4) UU No 15 Tahun 2006 tentang BPK yang menyatakan bahwa laporan BPK dijadikan dasar penyidikan oleh pejabat penyidik yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

2. Timwas Century mendorong pimpinan KPK untuk memperkuat kapasitas dan melakukan evaluasi terhadap tim penyelidik yang menangani kasus Bank Century untuk menghindari conflik of interestsebagaimana diatur dalam panduan KPK.

3. Untuk menjaga netralitas dan mendapatkan informasi atau penjelasan yang akurat mengenai kasus Bank Century, Timwas Century menyepakati usulan KPK untuk menyampaikan nama-nama ahli dimaksud sesegera mungkin.

4. Timwas Century menyetujui penjelasan KPK mengenai proses dan progres hasil penyelidikan akan disampaikan di kantor KPK.

5. KPK berjanji menyelesaikan kasus Century selambat-lambatnya akhir 2012, sesuai dengan koridor hukum.(Rachmat Hidayat)

Ketua KPK Akui Ada Perbedaan Pandangan soal Century

JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengakui ada perbedaan pandangan di internal KPK dalam penanganan kasus bail out Bank Century senilai Rp 6,7 triliun.

”Ada dua pandangan yang berkembang,” kata Abraham saat rapat kerja dengan Tim Pengawas kasus Century di Kompleks Dewan Perwakilan Rakyat, Rabu (15/2/2012).

Abraham didampingi pimpinan KPK lain, yakni Busyro Muqoddas, Bambang Widjojanto, dan Zulkarnaen. Rapat kerja itu juga mengundang Badan Pemeriksa Keuangan yang dihadiri Ketua BPK Hadi Purnomo dan jajarannya.

Abraham mengatakan, di masa kepemimpinan KPK periode ke III, pihaknya sudah melakukan dua kali ekspos kasus Century. Berdasarkan eskpos tersebut, kata dia, para penyelidik meminta waktu untuk lebih mendalami.

Dikatakan Abraham, Wakil Ketua Bidang Penindakan Zulkarnaen sudah merekonstruksi pasal-pasal apa saja yang bisa digunakan jika kasus itu ditingkatkan ke tahap penyidikan.

Adapun Bambang, tambah Abraham, sependapat dengan dengan penyelidik. Namun, kata dia, Bambang menyarankan meminta keterangan para ahli, di antaranya ahli pidana, perdata, tata usaha negara, keuangan, dan perbankan.

”Tentunya ahli yang akan dimintakan keterangan itu ahli yang profesional dan tidak diragukan dari segi independensi dan integeritas sehingga keterangan mereka tidak menimbulkan pro kontra,” kata Abraham

”Namun, bahwa keterangan ahli itu tentu tidak serta merta mengikat kita untuk sependapat. Tentunya dalam menelaah kasus kita punya persepsi dan ilmu hukum yang bisa dipertanggungjawabkan,” pungkas mantan pengacara itu.

AWAL MULA KASUS BANK CENTURY

Kasus bailout Bank Century menjadi salah satu berita yang paling banyak menyita perhatian masyarakat Indonesia beberapa waktu terakhir, selain pemberitaan terkait pemilihan umum (pemilu), kriminalisasi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mafia hukum. Perkembangan kasus bailout Bank Century kian hari kian memanas.

Kasus yang berawal dari keputusan Bank Indonesia (BI) untuk memberikan dana penyertaan modal sementara (PMS) sebesar Rp. 6,7 triliun kepada Bank Century ini telah bergulir lebih dari setahun. Namun hingga kini belum juga menunjukkan tanda-tanda bahwa kasus ini akan segera tuntas. Kasus Bank Century ini dimulai pada sekitar bulan Oktober tahun 2008 lalu. Diawali dengan jatuh temponya sekitar US$ 56 juta surat-surat berharga milik Bank Century dan akhirnya gagal bayar. Bank Century pun menderita kesulitan likuiditas. Akhir Oktober 2008 itu, CAR atau rasio kecukupan modal Bank Century minus 3,53%.

Kesulitan likuiditas tersebut berlanjut pada gagalnya kliring atau tidak dapat membayar dana permintaan nasabah oleh Bank Century yang diakibatkan oleh kegagalan menyediakan dana (prefund) sehingga terjadi rush. BI lalu mengadakan rapat konsultasi dengan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani yang sedang berada di Amerika Serikat melalui teleconference. Pada 20 November 2008, BI mengirimkan surat kepada Menkeu, yang berisikan pemberitahuan penetapan Bank Century sebagai bank gagal berdampak sistemik dan memerlukan penanganan lebih lanjut. BI kemudian mengusulkan dilakukannya langkah penyelamatan oleh Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Malam harinya, Komite Kebijakan Sektor Keuangan (KKSK) yang terdiri dari BI, Menkeu, dan LPS mengadakan pertemuan membahas permasalahan Bank Century. Dalam rapat tersebut, BI mengumumkan CAR Bank Century mengalami minus hingga 3,52 persen.

Maka diputuskanlah untuk menaikkan CAR menjadi 8 persen dengan menambah kebutuhan modal sebesar Rp. 632 miliar. Dari rapat itu juga akhirnya Bank Century diserahkan kepada LPS. Setelahnya, keluar keputusan untuk mencekal Robert Tantular, seorang pemegang saham Bank Century serta ketujuh pengurus lainnya, yaitu Sualiaman AB (Komisaris Utama), Poerwanto Kamajadi (Komisaris), Rusli Prakarta (Komisaris), Hermanus Hasan Muslim (Direktur Utama), Lila K Gondokusumo (Direktur Pemasaran), dan Edward M Situmorang (Direktur Kepatuhan).

Pada 23 November 2008, LPS memutuskan untuk memberikan dana talangan sejumlah Rp. 2,7 Triliun untuk meningkatkan CAR menjadi 10%. LPS kemudian juga memberikan dana sebesar Rp. 2,2 T untuk memenuhi tingkat kesehatan Bank Century pada awal Desember. Awal Desember itulah, ribuan investor Antaboga mulai mengajukan tuntutan terhadap penggelapan dana investasi senilai Rp. 1,38 T yang ditengarai mengalir kepada Robert Tantular. Di akhir tahun 2008, Bank Century dilaporkan mengalami kerugian sebesar Rp. 7,8 T selama tahun 2008. Februari 2009, LPS kembali memberikan bantuan dana sebesar Rp. 1,5 T. Akhirnya pada Mei 2009 Bank Century keluar dari pengawasan khusus BI.

Pada bulan Juli 2009, Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) mulai menggugat biaya penyelamatan Bank Century yang dianggap terlalu besar. Namun pada bulan yang sama, LPS masih memberikan suntikan dana Rp. 630 Miliar. Agustus 2009, DPR memanggil Menkeu, BI, dan LPS untuk meminta penjelasan perihal pembengkakan suntikan modal hingga Rp. 6,7 T, padahal pemerintah hanya meminta persetujuan sebesar Rp. 1,3 T saja. Dalam pertemuan dengan DPR itu pula, Menkeu menegaskan dampak sistemik yang akan terjadi pada perbankan Indonesia jika Bank Century ditutup. Beberapa waktu kemudian, Bank Century memang telah berganti nama menjadi Bank Mutiara. Namun, hingga kini, kasusnya belum juga tuntas. Poin penting dalam kasus pengucuran dana talangan pada Bank Century tersebut adalah mengapa walaupun rapat paripurna DPR mengatakan tidak ada pengucuran dana, namun pemerintah saat itu tetap saja mengucurkan aliran dana segar ke Bank Century. Hal inilah yang akhirnya menggugah sebagian anggota DPR yang menamakan dirinya sebagai tim sembilan berinisiatif untuk mempelopori pengajuan hak angket kasus Bank Century ini.

Tim sembilan ini terdiri dari Maruarar Sirait dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Ahmad Muzani dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Andi Rahmat dan Mukhamad Misbakhun dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Lili Wahid dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Chandra Tirta Wijaya dari Partai Amanat Nasional (PAN), Kurdi Mukhtar dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Bambang Soesatyo dari Partai Golongan Karya (Golkar), serta Akbar Faisal dari Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura). Setelah melalui proses panjang, akhirnya terbentuklah panitia khusus (pansus) hak angket pengusutan kasus Bank Century yang diketuai oleh Idrus Marham dari Fraksi Partai Golkar. Di awal terbentuknya, pansus menyatakan akan membongkar tuntas kasus bailout Bank Century yang melibatkan uang negara hingga Rp. 6,7 triliun. Pansus bakal mengusut adakah unsur kesengajaan dalam proses merger Bank Century yang bermasalah akibat lemahnya pengawasan dan pembinaan Bank Indonesia.

Pansus juga mendapatkan dukungan dari Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono. SBY menyatakan bahwa kasus Bank Century ini harus dibuka selebar-lebarnya hingga terang benderang. Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang diserahkan kepada DPR menjadi salah satu acuan kerja pansus. Dalam laporannya tersebut, BPK menemukan adanya rekayasa akuntansi yang dilakukan manajemen Bank Century agar laporan keuangan bank tetap menunjukkan kecukupan modal. Hal tersebut dibiarkan begitu saja oleh Bank Indonesia (BI) sebagai pengawas bank, dengan alasan bahwa pemegang saham telah berkomitmen menjual SSB bermasalah serta membuat skema penyelesaian. Namun, komitmen skema penyelesaian tersebut tidak pernah dilaksanakan oleh pemegang saham pengendali Bank Century. 

Selama masa kerja pansus selama beberapa bulan, pansus telah memanggil semua pihak yang terkait dengan kasus Bank Century ini. Mulai dari manajemen Bank Century, KKSK, Menteri Keuangan, Gubernur BI bersama jajarannya, LPS, BPK, PPATK, pemilik saham, dan nasabah Bank Century, serta pihak-pihak lain yang terkait, termasuk Jusuf Kalla, Wakil Presiden yang saat kasus pengucuran dana itu terjadi sedang menjabat sebagai Presiden ad interim menggantikan SBY yang sedang berada di luar negeri. Setelah masa kerja pansus berakhir, kasus ini belum juga menunjukkan ujungnya. Pansus terkesan hanya menjadi arena drama politik dan ajang meningkatkan bargaining position atau nilai tawar partai politik.

Pihak-pihak terkait yang dipanggil ke DPR untuk memberikan keterangan di hadapan pansus, hanya memberikan jawaban normatif, bahkan seringkali mengutarakan ketidaktahuan mereka. Silang pendapat bermunculan. Perdebatan memanas tentang apakah keputusan pemberian PMS tersebut tepat atau tidak, mengapa sampai terjadi, dan sebagainya. Bahkan, sampai muncul dugaan dari beberapa pihak bahwa ada sebagian dana dari Rp. 6,7 T yang mengalir kepada partai dan caprescawapres tertentu saat penyelenggaraan Pemilu 2009 lalu, dalam hal ini Partai Demokrat dan SBY-Boediono. Di akhir perjalanan pansus, konflik-konflik lain mulai memanas. Perdebatan tidak hanya terjadi antara partai oposisi dengan partai yang tergabung dalam koalisi pemerintahan yang dibangun SBY dan Partai Demokrat sebagai pemenang Pemilu, namun juga terjadi perdebatan antar partai koalisi, seperti Partai Demokrat dengan Partai Golkar dan PKS. Tekanan dan dugaan upaya pengalihan isu pun menguat.

Partai-partai yang bergabung di koalisi namun menunjukkan sikap tidak bersahabat dalam panitia angket mendapatkan sejumlah tekanan, seperti membuka kasus-kasus lain seperti tunggakan pajak, korupsi di Departemen Sosial, hingga ancaman reshuffle, atau bahkan secara terang-terangan, anggota Dewan Pembina Partai Demokrat, Haryono Isman, meminta partai koalisi yang tidak sejalan untuk menarik kadernya dari kabinet. Tepat pada hari Selasa, 23 Februari 2010, pansus angket Century pun menyampaikan pandangan akhir tiap fraksi. Dalam pandangan akhir tersebut, setidaknya tujuh fraksi, yaitu fraksi PDIP, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Golkar, fraksi PKS, fraksi Partai Hanura, fraksi PAN, dan fraksi PPP menyatakan bahwa ada kesalahan dalam proses pemberian dana talangan untuk Bank Century tersebut.

Sementara itu, dua fraksi lainnya, yakni fraksi Partai Demokrat dan fraksi PKB menyatakan bahwa pemberian dana tersebut telah sesuai dengan prosedur dan tidak ada yang bersalah. Beberapa fraksi, dalam pandangan akhirnya juga menyebutkan beberapa nama yang dianggap bersalah dan bertanggung jawab atas keluarnya dana negara sebesar Rp. 6,7 T yang kemudian tidak jelas kemana alirannya. Termasuk di antara nama-nama yang disebut adalah Boediono, Wakil Presiden RI saat ini yang dahulu menjabat sebagai Gubernur Bank Indonesia saat kasus ini terjadi. Sri Mulyani, Menteri Keuangan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) jilid 1 dan 2 juga dianggap bertanggung jawab, dengan jabatannya sebagai ketua KSSK saat pemberian dana talangan.

Dalam rapat paripurna DPR RI pada Selasa, 2 Maret 2010, pansus membacakan pandangan akhirnya dengan mengajukan dua opsi pilihan. Pilihan pertama atau disebut opsi A, yaitu bahwa kebijakan mem-bailout Bank Century adalah dibenarkan karena alasan krisis ekonomi global pada saat itu, namun pada pelaksanaan pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP), PMS, dan sebagainya terdapat penyimpangan-penyimpangan yang harus ditelusuri lebih lanjut. Sedangkan pilihan kedua, atau disebut sebagai opsi C menyimpulkan bahwa baik kebijakan maupun pelaksanaan pada proses pemberian dana talangan kepada Bank Century ini semuanya adalah salah. Rapat paripurna DPR RI ini diwarnai juga dengan aksi demonstrasi oleh berbagai elemen massa yang ingin mengawal rapat paripurna agar menghasilkan keputusan yang sesuai dengan apa yang diharapkan rakyat. Demonstrasi berlangsung serentak di depan gedung DPR serta di berbagai kota lain seperti Makassar,Yogyakarta, Bandung, dan lainnya.

Proses pengambilan keputusan dilaksanakan pada 3 Maret 2010, setelah sempat pada paripurna hari pertama (02/03/10) mengalami kericuhan yang dipicu oleh kurang akomodatifnya Ketua DPR, Marzuki Alie yang memimpin jalannya rapat paripurna. Pada hari kedua, walaupun proses berjalan alot, dipenuhi berbagai dinamika dan diwarnai hujan interupsi, akhirnya Rapat Paripurna pun memutuskan opsi C sebagai pilihan paripurna setelah melewati mekanisme voting atau pemungutan suara dari seluruh anggota DPR RI yang hadir. Dalam pemungutan suara tersebut, ada enam fraksi, yakni fraksi Partai Golkar, fraksi PDIP, fraksi PKS, fraksi Partai Gerindra, dan fraksi Partai Hanura, serta fraksi PPP yang memilih opsi C. Sedangkan tiga fraksi lainnya, yaitu fraksi PD, fraksi PAN, dan fraksi PKB memilih opsi A. Satu hal menarik yang juga cukup mendapat perhatian adalah adanya satu orang anggota fraksi PKB, Lily Wahid yang berbeda pilihan dari apa yang menjadi pilihan fraksinya. Lily, seorang diri dari fraksi PKB yang memilih opsi C. 325 berbanding 212 untuk kemenangan opsi C. Satu hari pasca paripurna, Presiden SBY berpidato di Istana menanggapi hasil paripurna DPR. Dalam pidatonya, SBY kembali menegaskan pembelaannya terhadap kebijakan bailout dan kepada Boediono dan Sri Mulyani. SBY menyebut bahwa kebijakan tersebut sudah tepat dan bahkan mengatakan bahwa Boediono dan Sri Mulyani adalah pihak yang berjasa menyelamatkan perekonomian Indonesia. Pidato SBY tersebut seakan menafikan hasil Rapat Paripurna DPR RI. Satu babak drama kasus Bank Century telah selesai. Namun, bukan berarti selesai begitu saja.

Apa yang diputuskan oleh rapat paripurna DPR tentu membawa konsekuensi-konsekuensi tertentu. Perkembangan kasus Bank Century ini dari waktu ke waktu tidak terlepas dari peranan media yang selalu memberikan pantauan dan laporan perkembangan kasus tersebut. Terlebih, rapat pansus seringkali dilaksanakan secara terbuka. Melalui media juga, masyarakat akhirnya mengetahui seluk beluk kasus ini, yang sebelumnya tidak terungkap ke publik. Dalam memberitakan kasus ini, setiap media memiliki ciri khas dan perbedaan masing-masing. Secara tidak langsung, dapat dikatakan, tiap media membentuk opininya masing-masing. Media sebagai penyampai pesan kepada masyarakat, memiliki peran penting dalam membentuk opini publik atau persepsi masyarakat terhadap suatu perkara.

Di antara antara sekian banyak media yang rutin mengikuti perkembangan dan selalu update untuk memberitakannya kepada khalayak adalah dua surat kabar terkemuka Indonesia, Harian Media Indonesia dan Koran Tempo. Kasus Bank Century ini menarik untuk diangkat karena kasus ini adalah kasus yang tergolong paling banyak menyita perhatian publik. Tidak hanya kalangan perbankan dan politisi saja, namun seluruh lapisan masyarakat. Dalam memberitakan kasus ini, setiap media memiliki cara pandangnya masing-masing.

Begitu juga dengan Harian Media Indonesia dan Koran Tempo. Harian Media Indonesia yang berada di bawah Media Group milik Surya Paloh lebih terbuka dan berani dalam memberitakan kasus Bank Century ini. Harian Media Indonesia banyak menurunkan berita-berita yang mengarah pada kesimpulan bahwa bailout Bank Century adalah kebijakan yang salah dan harus dipertanggung jawabkan. Selain itu, harian Media Indonesia juga acap kali merilis berita yang mengarah pada dugaan bahwa di balik kasus Bank Century ini ada permasalahan besar yang ditutupi, yang berujung pada dugaan adanya indikasi keterlibatan pihak Istana (SBYBoediono).

Cara – cara dalam penyeleseaian / penanganan Kasus Bank Century

·         Dalam pandangan manajer Bank Century menghadapi dilema dalam etika dan ekonomi. Karena manajer, jika keputusan untuk membiarkan para pemegang saham dan Antaboga Bank Century, Robert Tantular jika keputusan negatif nasabah bank Century. Tapi di sisi lain, para manajer memiliki dilema, di mana pemegang saham mengancam untuk menjual atau tekanan karyawan dan manajer untuk reksa dana, nasabah.Manajer fiktif Bank Century ingin memilih antara dua pilihan untuk mengikuti perintah, atau tidak pemegang saham perintah berikut , tetapi dengan kemungkinan dia bersama-sama dengan staf yang relevan lainnya PHK. Dan pada akhirnya memutuskan untuk memesan manajer manajer untuk pemegang saham dengan pilihan untuk mengikuti mengasumsikan bahwa perusahaan terus menjadi perhatian untuk memelihara dan mencegah perlindungan pekerja lain, pemecatan dan sanksi lain. Meskipun sebenarnya tindakan terhadap direktur hukum dan etika bisnis.           

Saya menyarankan bahwa para manajer harus memprioritaskan kepentingan konsumen Bank Century Nasabah. Karena perusahaan diperlukan untuk memastikan produk yang aman (produk) untuk dijual. Dan para manajer harus memiliki sifat yang penuh tanggung jawab atas apa yang dibutuhkan para konsumen. Selain itu para manajer jangan langsung takut atas keputusan para pemegang saham, coba diteliti dulu bersama para accounting bagaimana menemukan solusi yang baik. Biar tidak terjadi kebangkrutan dan pemecatan missal secara mendadak. Karena apabila tidak dilakukan dengan baik maka akan tertjadi etika dan tindakan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan.

·         Dalam hal nasabah bank abad adalah yang paling dirugikan. Century, di mana bank untuk para pelanggan di seluruh 2.3 trillion tidak menguntungkan. Ini mendorong bank kehilangan kepercayaan dari pelanggan abad. Juga, karena dana itu telah disalahgunakan klien, klien tidak mendapatkan yang memimpin, dalam arti bahwa ada orang-orang yang tidak dapat melanjutkan bisnis, ada juga orang yang bunuh diri karena komitmen ini.

Kami mengusulkan bahwa pelanggan lebih hati-hati dan kritis seleksi ulang produk yang mereka beli dan para pelanggan harus mempelajari produk bank yang akan mereka pilih. Selain itu lebih baik, banyak bertanya kepada bank – bank lain bagaimana baik atau buruknya produk bank itu.

·         Bank Indonesia (BI), Bappepam dan bank lain.
Bank Indonesia, dan kami menyarankan bahwa Bappepam lebih tegas dalam penanganan dan pemantauan cedera, itu karena BI perbankan i-Bappepam Indonesia dan otoritas tertinggi di bank-bank nasional, dan bukan saling menuduh tanggung jawab untuk satu sama lain.

·         Masih banyak misteri yang melingkupi kasus penyelamatan Bank Century. Karena itu audit investigasi BPK harus dilakukan dengan tuntas. Jangan sampai ada penumpang gelap yang bermain dengan mengatasnamakan penyelamatan ekonomi nasional. Misteri itulah yang ditindaklanjuti komisi pemberantasan Korupsi (KPK) dengan meminta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit investigasi terhadap bank. Tidak hanya KPK, DPR pun minta KPK mengaudit proses bailout tersebut. Itu karena sebelumnya DPR pada tanggal 18 Desember 2008 telah menolak peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 4 Tahun 2008 tentang jaringan pengaman sector keuangan ( JPSK ) sebagai payung hukum dari penyelamatan bank milik pengusaha Robert Tantular itu.

Saya menyarankan agar pemerintah dan para pihak bank harus lebih memperbanyak pemberitahuan dann keamanan kepada nasabah. Agar tidak terjadi penipuan dan penumpang gelap.

·         Pemerintah terus memburu asset Robert Tantular dan pemegang saham lainnya di luar negeri dengan membentuk tim pemburu asset. Tim ini beranggotakan staf Departemen Keuangan, Markas Besar Polri, Bank Indonesia, Lembaga Penjamin simpanan, Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan, Departemen Luar Negeri, Kejaksaan Agung, serta Departemen Hukum dan Hak Azasi manusia. Untuk di dalam negeri jumlah asset yang disita polisis terkaitb kasus tindak pidana perbankan di Bank Century sebesar Rp 1,191 miliar. Sementara di luar negeri, polisis berhasiul menemukan dan memblokir asset milik Robert Tantular senilai 19,25 Juta dolar AS atau setara Rp 192,5 Miliar. Uang sebesar itu antara lain terdapat di USB AG Bank Hongkong senilai 1,8 juta dolar AS, PJK Jersey sejumlah 16,5 juta dolar AS, dan British Virgin Island ( Inggris ) sebesar 927 ribu dolar AS. Selain itu polisisjuga menemukan dan memblokir aset Hesham Al Warraq \talaat serta Rafat Ali Rizvi senilai Rp 11,64 triliun. Aset itu tersebar di UBS AG Bank sejumlah 3,5 juta dolar AS, Standard Chartered Bank senilai 650 ribu dolar AS dan sejumlah SGD 4.006, di ING Bank sebesar 388 ribu dolar AS.

Saya menyarankan agar lebih cepat melakukan proses ini, agar tidak terjadi kesalahan dan saling menyalahkan antar bank dan Negara.

·         Dalam proses hukum bank Century, pemilik bank century Robert tantular beserta pejabat bank century telah ditetapkan sebagai terdakwa kasus penggelapan dana nasabah. Bahkan manajemen Bank Century telah terlibat dalam memasarkan produk reksadana PT Antaboga Sekuritas yang jelas-jelas dalam pasal 10 UU Perbankan telah dilarang. Prinsip the five C’s of credit analysis yang menjadi dasar pemberian dana talangan rupanya tidak diterapkan oleh LPS. LPS harusnya meneliti Character (kejujuran pemilik bank), collateral (jaminan utang bank), capital (modal), capacity ( kemampuan mengelola bank ) dan condition of economy sebelum bailout diberikan. Artinya dari segi the five C;s of credit analysis Bank Century sebenarnya tidak layak sama sekali mendapatkan dana talangan dari LPS. Ironisnya LPS justru mengucurkan dana sampai 6,7 triliun ke bank itu.

Saya menyarankan agar LPS itu sendiri harus dipertegas fungsi bagaimana system kerjanya. Dan tindakan untuk melakukan kerja harus lebih memperhatikan undang – undang yang telah ditetapkan oleh pemerintah.

·         Solusi untuk mengatasi bank-bank bermasalah bukan dengan memberikan penjaminan penuh ( blanket guarantee atau bailout ) seperti yang diberikan ke Bank Century. Hal itu berdasar pengalaman krisis keuangan 1998 yang akhirnya mengakibatkan munculnya bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI) hingga Rp 600 triliun.

Saran yang dapat saya berikan untuk penyelesaian kasus “White Collar Crime” dalam kasus Bank Century :

Ø  Dalam menghadapi kasus bank Cemtury perlunnya kerjasama dengan baik antara pemerrintah, DPR-RI dan Bank Indonesia serta lembaga – lembaga keuangan yang berkaitan.           

Ø  Pemerintah harus bertanggung jawab kepada nasabah Bank Century agar bisa uangnya dicairkan. Apabila belum menemukan muang yang hilang tersebut, lebih baik pemerintah memberikab ganti rugi. Dikarenkan disini nasabah-lah yang banyak dirugikan.

Ø  Harusnya ada trasparansi public dalam menyelesaikan kasus Bank century sehingga tidak terjadi korupsi.

Ø  Audit infestasi BPK harus dilakukan dengan tuntas dan dibantu oleh Polri,  kejaksaan, Pemerintah Bank Indonesia.

Ø  Masyarakat juga harus membantu dengan membantu menganalisis bagaimana kejadian ini terjadi.

NAMA            : CLAUDIA PASKAH RS

KELAS           : 4 EB 01

NPM               : 21209225

TUGAS           : SOFTSKILL ETIKA PROFESI AKUNTANSI

KONSEP ETIKA DAN PROFESI HUKUM

Pengertian Etika

Etika atau dalam bahasa Inggris disebut Ethics yang mengandung arti : Ilmu tentang kesusilaan, yang menentukan bagaimana patutnya manusia hidup dalam masyarakat; ilmu tentang apa yang baik dan buruk dan tentang hak dan kewajiban moral; kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dgn akhlak; nilai mengenai benar dan salah yang dianut suatu golongan atau masyarakat.

Secara etimologis etika berasal dari bahasa Yunani kuno Ethos yang berarti kebiasaan, adat, akhlak, watak, perasaan, sikap. Aristoteles adalah filsuf pertama yang berbicara tentang etika secara kritis, reflektif, dan komprehensif. aristoles pula filsuf pertama yang menempatkan etika sebagai cabang filsafat tersendiri. Aristoteles dalam konteks ini lebih menyoal tentang hidup yang baik dan bagaimana pula mencapai hidup yang baik itu. yakni hidup yang bermutu/bermakna ketika manusia itu mencapai apa yang menjadi tujuan hidupnya. menurut Aristoteles  denaih apa yang mencapai tujuan hidupnya berarti manusia itu mencapai dirinya sepenuh-penuhnya. manusia ingin meraih apa yang apa yang disebut nilai (value), dan yang menjadi tujuan akhir hidup manusia adalah kebahagiaan, eudaimonia.

Beberapa ahli telah merumuskan pengertian kata etika atau lazim juga disebut etik, yang berasal dari kata Yunani ETHOS tersebut sebagai berikut ini :

1. Drs. O.P. SIMORANGKIR : etika atau etik sebagai pandangan manusia dalam berprilaku menurut ukuran dan nilai yang baik.
2. Drs. Sidi Gajalba dalam sistematika filsafat : etika adalah teori tentang tingkah laku perbuatan manusia dipandang dari segi baik dan buruk, sejauh yang dapat ditentukan oleh akal.
3. Drs. H. Burhanudin Salam : etika adalah cabang filsafat yang berbicara mengenai nilai dan norma moral yang menentukan prilaku manusia dalam hidupnya.
   
   

Perilaku menjadi obyek pembahasan etika, karena dalam perilaku manusia menampakkan berbagai model pilihan atau keputusan  yang masuk dalam standar penilaian atau evaluasi, apakah perilaku itu mengandung kemanfaatan atau kerugian baik bagi dirinya maupun bagi orang lain.

Fungsi Etika

Di era modernisasi dengan segala kecanggihan yang membawa perubahan dan pengaruh terhadap nilai-nilai moral, adanya berbagai pandangan ideologi yang menawarkan untuk menjadi penuntun hidup tentang bagaimana harus hidup dan tentunya kita hidup dalam masyarakat yang semakin pluralistik, juga dalam bidang moral sehingga bingung harus mengikuti moralitas yang mana, untuk itu sampailah pada suatu fungsi utama etika, sebagaimana disebutkan Magnis Suseno (1991 : 15), yaitu untuk membantu kita mencari orientasi secara kritis dalam berhadapan dengan moralitas yang membingungkan.

Pengertian Profesi

Profesi dalam kamus besar bahasa indonesia adalah bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejuruan dan sebagainya) tertentu. jenis profesi yang dikenal antara lain : profesi hukum, profesi bisnis, profesi kedokteran, profesi pendidikan (guru). menurut Budi Santoso ciri-ciri profesi adalah :

a)      suatu bidang yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus menerus dan berkembang dan diperluas;

b)      suatu teknis intelektual;

c)      penerapan praktis dari teknis intelektual pada urusan praktis ;

d)     suatu periode panjang untuk suatu pelatihan dan sertifikasi;

e)      beberapa standar dan pernyatan tentang etika yang dapat diselenggarakan;

f)       kemampuan memberi kepemimpinan pada profesi sendiri;

g)      asosiasi dari anggota-anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang akrab dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggota;

h)      pengakuan sebagai profesi;

i)        perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi;

j)        hubungan erat dengan profesi lain.

Sementara itu Darji Darmodiharjo dan Sidharta mengemukakan bahwa profesi adalah suatu pekerjaan yang membutuhkan dan memiliki serta memenuhi sedikitnya 5 (lima) persyaratan sebagai berikut :

a)      Memiliki landasan intelektualitas,

b)      Memiliki standar kualifikasi, 

c)      Pengabdian pada masyarakat,

d)     Mendapat penghargaan di tengah masyarakat,

e)      Memiliki organisasi profesi.

Etika Profesi

Etika profesi adalah bagian dari etika sosial, yaitu filsafat atau pemikiran kritis rasional tentang kewajiban dan tanggung jawab manusia sebagia anggota umat manusia (Magnis Suseno et.al., 1991 : 9). untuk melaksanakan profesi yang luhur itu secara baik, dituntut moralitas yang tinggi dari pelakunya ( Magnis Suseno et.al., 1991 : 75). Tiga ciri moralitas yang tinggi itu adalah :

1. Berani berbuat dengan bertekad untuk bertindak sesuai dengan tuntutan profesi.
2. Sadar akan kewajibannya, dan
3. Memiliki idealisme yang tinggi.

Etika profesi pada hakikatnya adalah kesanggupan untuk secara seksama berupaya memenuhi kebutuhan pelayanan profesional dengan kesungguhan, kecermatan dan keseksamaan mengupayakan pengerahan keahlian dan kemahiran berkeilmuan dalam rangka pelaksanaan kewajiban masyarakat sebagai keseluruhan terhadap para warga masyarakat yang membutuhkannya, yang bermuatan empat kaidah pokok, yaitu :

• Pertama : profesi harus dipandang dan dihayati sebagai suatu pelayanan dengan tidak mengacu pamrih.9)
• Kedua : selaku mengacu kepada kepentingan atau nilai-nilai luhur sebagai norma kritik yang memotivasi sikap dan tindakan.
• Ketiga : berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan.
• Keempat : semangat solidaritas antar sesama rekan seprofesi demi menjaga kualitas dan martabat profesi)

Dalam konteks profesi, kode etik memiliki karakteristik antara lain :

• Merupakan produk terapan, sebab dihasilkan berdasarkan penerapan etis atas suatu profesi tertentu.
• Kode etik dapat berubah dan diubah seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi (Iptek).
• Kode etik tidak akan berlaku efektif bila keberadaannya di-drop begitu saja dari atas sebab tidak akan dijiwai oleh cita-cita dan nilai yang hidup dalam kalangan profesi sendiri.
• Kode etik harus merupakan self-regulation (pengaturan diri) dari profesi itu sendiri yang prinsipnya tidak dapat dipaksakan dari luar.
• Tujuan utama dirumuskannya kode etik adalah mencegah perilaku yang tidak etis)

Profesi Hukum

Profesi hukum adalah profesi yang melekat pada dan dilaksanakan oleh aparatur hukum dalam suatu pemerintahan suatu negara (C.S.T. Kansil, 2003 : 8). profesi hukum dari aparatur hukum negara Republik Indonesia dewasa ini diatur dalam ketetapan MPR II/MPR/1993 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara.

Pengembang profesi hukum harus bekerja secara profesional dan fungsional, memiliki tingkat ketelitian, kehati-hatian, ketekunan. kritis, dan pengabdian yang tinggin karena mereka bertanggung jawab kepada diri sendiri dan sesama anggota masyarakat, bahkan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Pengemban profesi hukum bekerja sesuai dengan kode etik profesinya, apabila terjadi penyimpangan atau pelanggaran kode etik, mereka harus rela mempertanggungjawabkan akibatnya sesuai dengan tuntutan kode etik. Biasanya dalam organisasi profesi, ada dewan kehormatan yang akan mengoreksi pelanggaran kode etik.

sumber : www.pipimegawati.blogspot.com

NAMA            :  CLAUDIA PASKAH RS

KELAS           :  4 EB 01

NPM               :  21209225

TUGAS           :  SOFSKILL ETIKA PROFESI AKUNTANSI